Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan Deks Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“KPK harus terus didukung dan diperkuat untuk pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi, serta perbaikan tata kelola,” ujar Budi saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Senin (9/12).
Budi mengatakan korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghambat Indonesia menjadi negara maju. Ia menyebutkan, maraknya tindakan korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, merusak tata kelola pemerintahan, dan mengurangi minat investasi asing.
Sebaliknya, pemberantasan korupsi diyakini akan menciptakan iklim bisnis yang sehat. “Jika korupsi diberantas, anggaran dan investasi dapat digunakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor,” tambah Budi.
Pembentukan Desk Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari delapan Astacita, visi besar Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Langkah ini juga menjadi tanggung jawab utama Kemenkopolkam selama 100 hari pertama pemerintahan.
Desk Pemberantasan Korupsi diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai upaya pemberantasan korupsi lintas lembaga, termasuk memperkuat kolaborasi dengan KPK. Inisiatif ini juga diharapkan menjadi solusi atas tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi korupsi. Budi mengajak semua pihak menjadikan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai pengingat untuk memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi. “Ini adalah kesempatan bagi seluruh lembaga terkait untuk bersinergi mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan maju,” ujar Budi lagi.
