JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Said Iqbal mengatakan, kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen secara nasional diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu terjadi saat Presiden Prabowo, perwakilan buruh dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli bertemu di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (29/11/2024). Said Iqbal sendiri hadir dalam pertemuan itu mewakili KSPSI.
Mula-mula, kata Said Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen.
Besaran kenaikan itu dihitung dari nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu (sebesar 0,9 persen).
“Tetapi kata Pak Prabowo kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian. Maka beliau gunakan haknya untuk menaikkan upah minimum secara rata-rata nasional 6,5 persen. Ada tambahan 0,5 persen (dari usulan 6 persen),” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Jumat malam.
Merespons keputusan itu, buruh menyatakan sepakat dengan kenaikan sebesar 6,5 persen.
Sebab nilai kenaikan upah minimum disebutnya sudah mendekati tuntutan sebelumnya, yakni sebesar 8 sampai 10 persen.
“Target yang kami harapkan 8 sampai 10 persen. Karena presiden sudah putuskan 6,5 dari usulan Menaker, maka sudah mendekati nilai yang diharapkan buruh. Karena 6,5 mendekati 8 persen maka buruh menyatakan menerima putusan presiden RI menaikkan upah minimun 6,5 persen,” jelas Said Iqbal.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar rata-rata 6,5 persen.
