JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada warga yang dijerat UU ITE dan dipenjara karena menghina pimpinan atau pejabat negara.
“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujar Pigai, dalam rapat kerja antara Kementerian HAM bersama Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (5/2/202).
Pigai berpandangan bahwa kondisi ini menunjukkan kebebasan berekspresi di Indonesia tetap terjaga.
Dia juga menilai dinamika demokrasi saat ini berjalan dengan baik.
Menurut Pigai, setiap pihak, baik masyarakat, oposisi, partai politik, aktivis, maupun organisasi masyarakat, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.
“Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, maupun para aktor politik dan civil society,” ujar dia.
Pigai juga menekankan bahwa pemerintah tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan berorganisasi.
Dia mencontohkan sikap pemerintah yang tidak ikut campur dalam pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, bahkan saat Pilkada.
“Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan,” ungkap Pigai.
Pigai kemudian menyoroti hasil berbagai kontestasi politik yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin terbuka.
“Banyak juga oposisi menang di mana-mana, oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas. Semua anak bangsa bertarung. Saya kira ini adalah sebuah prestasi,” pungkas dia.
