Jakarta, IDN Times – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal, seperti pedagang bakso dan penjual sayur yang tidak memiliki slip gaji, diperluas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan, pemerintah akan meningkatkan program tersebut untuk memastikan lebih banyak pekerja informal dapat memiliki rumah.
“Presiden meminta program itu harus diperbanyak supaya rakyat yang bergerak di sektor informal bisa merasakan manfaatnya. Jadi itu kita akan tingkatkan,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (8/1/2025).
1. Prabowo tekankan pentingnya keadilan dalam program perumahan
Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, Prabowo telah menekankan pentingnya keadilan dalam program perumahan yang harus mencakup pekerja sektor informal tanpa penghasilan tetap.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memastikan akses perumahan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki slip gaji.
“Itu menjadi perhatian Bapak Presiden, artinya keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau,” ujarnya.
2. Dilakukan pendampingan ke pekerja informal untuk punya rumah
Ara menyampaikan, pemerintah telah mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang dapat diakses oleh masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap tetapi memiliki penghasilan dari usaha.
Skema tersebut melibatkan supervisi dan pendampingan, termasuk memantau lokasi usaha mereka, untuk memastikan mereka dapat memiliki rumah meskipun tidak memiliki slip gaji.
“Sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” kata dia.
3. Lahan sitaan koruptor dimanfaatkan untuk bangun rumah rakyat
Ara mengatakan, Prabowo mengarahkan pemanfaatan lahan untuk program 3 juta rumah. Lahan dari Kejaksaan Agung, sitaan kasus korupsi, aset BLBI, dan HGU yang tidak diperpanjang akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Bank Tanah.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan,” kata dia.
Pria yang akrab disapa Ara itu menegaskan skema tersebut diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.
“Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ucap dia.
