Banda Aceh (ANTARA) – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mendorong pemilik konsesi lainnya untuk mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengalihkan 20 ribu hektare lahan yang dikelolanya di Aceh menjadi kawasan konservasi satwa liar.
“Harapan kita apa yang dilakukan PT Tusan Hutani Lestari (perusahaan Prabowo) menjadi momentum bagi pemerintah mendorong konsesi lain memberikan lahannya yang ada satwa liar di dalamnya untuk melakukan hal serupa,” kata Direktur Walhi Aceh Ahmad Shalihin, di Banda Aceh, Senin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan bakal menyumbangkan seluas 20 ribu hektare lahan yang dikelolanya kepada World Wildlife Fund (WWF) untuk konservasi gajah di Aceh.
Menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni telah meninjau langsung lahan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah hingga Aceh Utara tersebut.
Shalihin mengatakan kebijakan Presiden Prabowo itu menjadi momentum pemerintah untuk mendorong konsesi ikut melakukannya, serta penundaan izin pemanfaatan hutan untuk kepentingan non-perlindungan dan konservasi.
Kemudian, pemerintah juga harus memastikan izin-izin baru, baik itu pertambangan hingga Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan agar tidak memasukkan area koridor satwa. Melainkan dapat dicadangkan oleh negara untuk kepentingan konservasi.
“Tunda dulu izin-izin baru yang di dalamnya ada satwa liar, untuk kemudian dijadikan sebagai kawasan perlindungan satwa liar. Tidak hanya gajah, tetapi juga harimau, orang utan dan badak (satwa kunci di hutan Aceh,” ujarnya.
Selain itu, Shalihin juga menuturkan bahwa untuk pelaksanaannya masih dalam proses kajian oleh WWF, dan kemungkinan baru selesai pada April 2025. Sementara ini, dari 20 ribu hektare tersebut, terdapat 14 ribu hektare untuk area gajah yang berada di lahan PT THL.
“Hasil dari kajian awal 14 ribu itu berada dalam PT Tusan Hutani Lestari yang cocok untuk gajah (di wilayah Ketol Aceh Tengah,” katanya.
Dirinya menambahkan pada dasarnya pemberian lahan 20 ribu hektare tersebut ini bukan menjadi satu-satunya solusi untuk dapat mewujudkan area konservasi, melainkan hanya salah satu yang diharapkan.
“Masih banyak persoalan lain yang harus diselesaikan, terutama masyarakat yang lahan nya bisa jadi masuk ke dalam area konservasi. Itu juga masih butuh perjuangan panjang supaya ini bisa terwujud,” kata Shalihin.
